Meneropong Monopoli dan Duopoli Migas

14 Nov

Ketokan palu mahkamah konstitusi Selasa, 13 Nopember 2012 mengakhiri eksistensi Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP MIGAS) di negeri ini.

Gambar

Polemik antara Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP MIGAS) dengan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) bertentangan dengan undang-undang dengan keluarnya putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, MK resmi membubarkan BP Migas. Selanjutnya, tugas dan fungsinya dilaksanakan sementara oleh Direktorat Jendral Minyak dan Gas (Dirjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal ini membuat banyak kalangan dari masyarakat sipil, pengamat sampai pada pemerintah dan juga stakeholder di industri migas sempat tertegun dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu disebutkan dalam point 1.6, “Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Lalu dalam poin 1.7, “Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut”.

Flashback dari sejarahnya BP Migas adalah Badan Hukum Milik Negara yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia. melalui UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta PP No 42/2002 tentang BP Migas, masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina selanjutnya ditangani langsung oleh BP Migas.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan bahwa tugas dan fungsi BP MIGAS tersebut dipindahtangankan dan dilaksanakan sementara oleh Dirjen Migas, Kementrian ESDM. Disinilah Dirjen Migas yang berperan sementara (ad hock) meneruskan tongkat estafet amanat rakyat dan undang –undang 1945 pada sektor ekstraktif (berkaitan dengan sumber daya alam) mining oil and gas dan membenahi keseluruhan manajemen mutu yang ada pada sektor ekstraktif untuk kepentingan bangsa dan negara.

Namun dalam perkembangannya saat ini, banyak kalangan mengkhawatirkan bahwa industri migas akan kembali di monopoli oleh suatu entitas, seperti yang dikatakan rekan – rekan “ Jangan Kembalikan Monopoli ke Pertamina!” bikin saja dua atau tiga pemain besar.

 Monopoli demi kedaulatan

Dirjen Migas yang saat ini diberi kewajiban untuk menggantikan posisi sementara BP Migas, diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik mengisi kekosongan yang ditinggalkan BP Migas yakni sebagai regulator industri migas. Kordinasi dan komunikasi dalam industri migas dengan stakeholders sangatlah diperlukan untuk dapat menciptakan integritas dan sinergi dalam industri strategis ini, salah satunya adalah entitas yang berpengalaman di bidang industri minyak dan gas yakni Pertamina yang notabennya berpengalaman mengelola industri hulu sampai hilir di bidang Minyak dan Gas Indonesia dari sebelum adanya BP Migas,  Pertamina lebih dahulu berkecimpung dalam otoritas eksplorasi ini.

Dilihat dari sisi historis pada mulanya pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1971, yang menempatkan Pertamina sebagai perusahaan migas milik negara. Undang – undang tersebut menempatkan Pertamina memainkan fungsi ganda yakni sebagai regulator bagi mitra yang menjalin kerja sama melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS) di wilayah kerja (WK) Pertamina. Sementara di sisi lain, Pertamina juga bertindak sebagai operator karena juga menggarap sendiri sebagian wilayah kerjanya. Berdasarkan UU ini, semua perusahaan minyak yang hendak menjalankan usaha di Indonesia wajib bekerja sama dengan Pertamina.
Tapi, sejalan dengan dinamika industri migas di dalam negeri, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 tahun 2001. Sebagai konsekuensi penerapan UU tersebut, Pertamina beralih bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) dan melepaskan peran gandanya. Peran regulator diserahkan ke lembaga pemerintah sedangkan Pertamina hanya memegang satu peran sebagai operator murni.

Tetapi kemudian kekhawatiran muncul lebih awal apabila sektor ini kelak diberikan pada Pertamina dan terjadi penggabungan kembali sektor upstream (hulu) dan downstream (hilir) menjadi berabahaya ketika menjadi satu bodi dan terjadi Monopoli pada industri ini.

Menurut seorang ekonom bernama Frank Fisher, kekuatan monopoli adalah kemampuan suatu perusahaan untuk bertindak tanpa adanya hambatan seperti menaikkan harga atau menurunkan kualitas. Jadi perusahaan monopoli adalah perusahaan yang tidak memiliki pesaing dalam pasar atau sangat mendominasi pasar sehingga segala perilaku pesaing tidak terlalu berpengaruh.

Melihat kekhawatiran ini saya beranggapan tidak selamanya monopoli itu negatif, baik atau buruknya monopoli dapat dilihat dari tujuan dan itikad yang dimiliki entitas, serta melihat juga kompetensi yang dimiliki entitas. Monopoli yang buruk ketika terjadi penguasaan apabila dalam suatu pasar terdapat perusahaan monopoli yang kemudian perusahaan tersebut beritikad buruk melakukan tindakan yang merugikan seperti mencaplok atau menghalang-halangi gerakan perusahaan lawan untuk menguasai pangsa pasar atau mengeluarkan kebijakan yang merugikan konsumen seperti menaikkan harga produk tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas dan kinerja dari perusahaan tersebut, maka hal ini tentu termasuk dampak negatif. Lalu bagaimanakah bila sektor migas ini dimonopoli kembali oleh Pertamina? Saya melihat bisa saja hal ini terjadi dan merupakan monopoli yang tidak dilarang karena selama ini Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dimandatkan untuk mengelola sumber daya migas terlebih saat ini Pertamina memiliki visi sebagai Energy Holding Company, monopoli yang dilakukan Pertamina ini merupakan bentuk Monopoli by Law yakni Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dari kompetensi dan kinerja dalam satu dekade terkahir ini Pertamina menunjukkan tren positif Pertamina yang sibuk membenahi diri berbagai segi, seperti Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) yang menunjukkan kearah yang lebih baik (Good Corporate Governance) yang meliputi prinsip tranparancy (keterbukaan), acountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kesetaraan dan kewajaran), hal ini bisa menjadi stock bekal Pertamina bila pemerintah mengembalikan dwifungsinya sebagai regulator dan operator migas tentunya dengan diiringi komitmen kepada bangsa dan negara.

Duopoli demi meningkatkan kompetitif

Dengan adanya kekhawatiran terhadap monopoli tersebut munculah alternatif lain dengan membentuk dua atau lebih pemain yang bermain pada sektor migas ini atau yang dinamakan dengan duopoli. Pasar duopoli adalah struktur pasar dimana penawaran suatu barang hanya di kuasai oleh dua perusahaan. Duopoli dapat pula diartikan sebagai oligopoli yang terbit pada dua perusahaan yang menguasai seluruh penawaran satu jenis barang tertentu. Namun dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang. Maka dari itu duopoli dipilih sebagai alternatif. Teknisnya negara membentuk dua pemain besar yang berkecimpung di sektor ini yang keduanya harus merupakan BUMN seperti yang pernah terjadi pada industri telekomunikasi kita (Telkom dan Indosat), hal ini dipilih untuk lebih mengkompetitifkan persaingan pada industri migas sehingga menutupi kelemahan pada pasar monopoli. Harapan selanjutnya ketika dimunculkan dua perusahaan yang sama-sama merupakan BUMN, perusahaan yang sudah ada dan perusahan baru itu benar harus independen, kompetitif dan tidak saling memberikan informasi satu sama lain dan keduanya harus mementingkan kepentingan nasional.

Benang Merah

Baik monopoli maupun duopoli memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing. Mengembalikan keseluruhan sektor migas kepada Pertamina itu hal yang tidak dilarang, dengan syarat Pertamina harus berkomitmen kepada bangsa dan negara dan mengerjakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya. Kelemahan monopoli salah satunya adalah faktor harga yang dikendalikan oleh market leader, hal ini tidak berlaku bagi perusahaan migas BUMN seperti Pertamina karena adanya intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dan adanya pengaruh dari harga minyak dunia.  Monopoli yang baik tergantung dari itikad baik entitas yang berperan didalamnya. Monopoli tidak sertamerta negatif manakala monopoli itu dijalankan sesuai aturan dan monopoli juga bisa bersifat kompetitif, efisien dan produktif apalagi ditengah era globalisasi dan perdagangan dunia saat ini, dimana semua orang berlomba-lomba untuk jadi lebih baik dan dapat bersaing begitupun dengan perusahaan di industri migas yang memonopoli migas disebuah wilayah (negara) tapi harus mampu bersaing dengan perusahaan di wilayah lain, selain itu harus ada restrukturisasi di dalam tubuh organisasi perusahaan, hal ini wajib untuk dilakukan Pertamina bila mereka diamanatkan untuk kembali memerankan fungsi gandanya tersebut, hal ini juga sekaligus mengakselerasi ekspansi industri migas. Monopoli demi kedaulatan sumber daya alam itu tidak disalahkan dan memanfaatkannya untuk hajat hidup orang banyak itu tujuannya. Maka dari itu semua elemen masyarakat harus senantiasa turut serta dalam mengawasi industri strategis ini.

Bagaimana bila dengan adanya dua atau lebih pemain besar dalam industri migas ini?, investasi yang dikeluarkan untuk pasar duopoli juga tidak sedikit, investasi sangat besar untuk memasuki pasar karena adanya suatu skala ekonomi. Semakin sedikit pemain yang bermain dalam pasar semakin sedikit pula biaya yang harus dikeluarkan hal ini akan menyebabkan inefisiensi, selain itu apabila terjadi duopoli dalam sektor migas akan adanya masalah yang muncul masalah yakni adanya kolusi dan belum tentu pula dengan menggunakan duopoli atau oligopoli dalam industri migas ini persaingan industri migas bisa lebih kompetitif, karena yang bermain dalam pasar persaingan sempurna saja pun belum tentu memiliki persaingan yang kompetitif, persaingan pada duopoli industri migas bisa terasa tidak bermanfaat.

Ataukah pemerintah memiliki opsi lain untuk mengganti kekosongan yang ditinggalkan oleh BP Migas, percayakan semuanya pada pemerintah dan masyarakat pun sudah seharusnya ikut berpartisipasi meneropong industri migas kita.

Dari pemaparan tersebut urgensinya adalah rakyat tak perlu khawatir apapun yang terjadi dalam kasus pasca pembekuan BP Migas sebagai otoritas yang berwenang untuk mengawasi sektor migas, pemerintah juga harus bertindak cepat untuk mancari solusi terbaik dan senantiasa harus mengontrol sektor migas ini bersama – sama dengan stakeholders terutama kementerian terkait, badan usaha terkait dan seluruh element masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan aset strategis negara yang harus diberdayakan oleh negara melalui kebijakan yang dapat mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas serta produktifitas industri migas yang harus dimiliki untuk kedaulatan sumber daya alam dan demi kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: