Arsip | November, 2012

Modal Utama Ber-Wirausaha “BODOL, BOTOL, BOWOL, BOOOL”

15 Nov

Wirausaha (Enterpreneurship) adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai diri seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya dan orang lain. Menurut Ricard Cantillon Wirausaha adalah seseorang yang mampu memindahkan atau mengkonversikan sumber-sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ketingkat produktivitas yang lebih tinggi.

Pada era globalisasi seperti ini kita tentunya dituntut untuk dapat bersaing (positif) dengan orang lain untuk itu salah satu caranya adalah dengan ber-wirausaha. Indonesia sendiri untuk menjadi sebuah negara yang mandiri di bidang ekonomi paling tidak dibutuhkan tidak kurang dari 2% dari jumlah penduduk negara yang berprofesi menjadi wirausaha atau pengusaha, sedangkan di Indonesia jumlahnya jauh di bawah itu.  Tentunya banyak manfaat yang didapat dari seseorang bila ia menjadi wirausahawan, seperti : Melatih kemandirian, Membantu mengurangi angka pengangguran, Meningkatkan aktivitas perekonomian, Membantu memnuhi kebutuhan konsumen dan sebagainya.

Tetapi yang sering sekali jadi permasalahan bagi orang yang ingin ber-wirausaha atau yang akan memulai bisnis adalah modal. Itu alasan klasik guys!

Banyak orang mengeluh : Aduuuh, bagaimana saya mau bisnis, saya ga punya uang/ ga ada modalnya..  😦

Menurut saya itu adalah suatu paradigma yang salah mengenai modal. Modal tidak melulu berkaitan dengan uang atau duit, tetapi modal juga meliputi : tenaga, waktu, pikiran dan lain-lain. Nah, Mari kita kupas hal ini!

Menurut Alam.S, Modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama, yang dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya.

Dalam beberapa kesempatan saya mendengar bahwa modal utama dalam bisnis dan ber-wirausaha itu adalah kepercayaan (trust). Ini memang benar, apapun bisnisnya memang sangat memerlukan kepercayaan. Kepercayaan dari banyak pihak, dimulai dari kepercayaan dari dalam diri (confident), selain itu kepercayaan dari luar diri, yakni denan membangun kepercayaan dengan orang lain, seperti: konsumen, masyarakat dan lain-lain.

Ada akronim yang merupakan modal dalam ber-wirausaha/bisnis :

  1. BODOL = Berani, Optimis, Duit Orang Lain. Hal ini menjadi modal ketika ingin berbisnis tetapi tidak memiliki uang. Cara kita adalah mencari sumber (resource)uang dari orang lain. Seperti dalam bentuk pinjaman modal ke kerabat terdekat atau lembaga keuangan.
  2. BOTOL = Berani, Optimis, Tenaga Orang Lain. Bila kita memiliki sumber lainnya tetapi tidak memiliki tenaga yang cukup. maka ini saatnya kita memberdayakan tenaga orang lain untuk berbisnis.
  3. BOWOL = Berani, Optimis, Waktu Orang Lain. Bila kita mempunyai sedikit waktu untuk berbisnis maka inilah saatnya kita memberdayakan waktu orang lain.
  4. BOOOL = Berani, Optimis, Otak Orang Lain. Nah ini adalah ketika kita memiliki sumber daya lainnya, tetapi belum terpikir untuk be-wirausaha atau berbisnis apa. Kita bisa sharing hal ini dengan orang lain.

Di dalam ke-empat hal tersebut, selain adanya unsur kepercayaan dari orang lain seorang wirausahawan harus memiliki keberanian dan optimisme dalam berbisnis dan ber-wirausaha, apalagi bagi yang baru akan memulai usaha/bisnis. Jadi modal utama dalam wirausaha adalah : Kepercayaan, Keberanian dan Optimis.

Terima Kasih,

Semoga Bermanfaat.

Meneropong Monopoli dan Duopoli Migas

14 Nov

Ketokan palu mahkamah konstitusi Selasa, 13 Nopember 2012 mengakhiri eksistensi Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP MIGAS) di negeri ini.

Gambar

Polemik antara Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP MIGAS) dengan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) bertentangan dengan undang-undang dengan keluarnya putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, MK resmi membubarkan BP Migas. Selanjutnya, tugas dan fungsinya dilaksanakan sementara oleh Direktorat Jendral Minyak dan Gas (Dirjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal ini membuat banyak kalangan dari masyarakat sipil, pengamat sampai pada pemerintah dan juga stakeholder di industri migas sempat tertegun dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu disebutkan dalam point 1.6, “Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Lalu dalam poin 1.7, “Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut”.

Flashback dari sejarahnya BP Migas adalah Badan Hukum Milik Negara yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia. melalui UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta PP No 42/2002 tentang BP Migas, masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina selanjutnya ditangani langsung oleh BP Migas.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan bahwa tugas dan fungsi BP MIGAS tersebut dipindahtangankan dan dilaksanakan sementara oleh Dirjen Migas, Kementrian ESDM. Disinilah Dirjen Migas yang berperan sementara (ad hock) meneruskan tongkat estafet amanat rakyat dan undang –undang 1945 pada sektor ekstraktif (berkaitan dengan sumber daya alam) mining oil and gas dan membenahi keseluruhan manajemen mutu yang ada pada sektor ekstraktif untuk kepentingan bangsa dan negara.

Namun dalam perkembangannya saat ini, banyak kalangan mengkhawatirkan bahwa industri migas akan kembali di monopoli oleh suatu entitas, seperti yang dikatakan rekan – rekan “ Jangan Kembalikan Monopoli ke Pertamina!” bikin saja dua atau tiga pemain besar.

 Monopoli demi kedaulatan

Dirjen Migas yang saat ini diberi kewajiban untuk menggantikan posisi sementara BP Migas, diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik mengisi kekosongan yang ditinggalkan BP Migas yakni sebagai regulator industri migas. Kordinasi dan komunikasi dalam industri migas dengan stakeholders sangatlah diperlukan untuk dapat menciptakan integritas dan sinergi dalam industri strategis ini, salah satunya adalah entitas yang berpengalaman di bidang industri minyak dan gas yakni Pertamina yang notabennya berpengalaman mengelola industri hulu sampai hilir di bidang Minyak dan Gas Indonesia dari sebelum adanya BP Migas,  Pertamina lebih dahulu berkecimpung dalam otoritas eksplorasi ini.

Dilihat dari sisi historis pada mulanya pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1971, yang menempatkan Pertamina sebagai perusahaan migas milik negara. Undang – undang tersebut menempatkan Pertamina memainkan fungsi ganda yakni sebagai regulator bagi mitra yang menjalin kerja sama melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS) di wilayah kerja (WK) Pertamina. Sementara di sisi lain, Pertamina juga bertindak sebagai operator karena juga menggarap sendiri sebagian wilayah kerjanya. Berdasarkan UU ini, semua perusahaan minyak yang hendak menjalankan usaha di Indonesia wajib bekerja sama dengan Pertamina.
Tapi, sejalan dengan dinamika industri migas di dalam negeri, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 tahun 2001. Sebagai konsekuensi penerapan UU tersebut, Pertamina beralih bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) dan melepaskan peran gandanya. Peran regulator diserahkan ke lembaga pemerintah sedangkan Pertamina hanya memegang satu peran sebagai operator murni.

Tetapi kemudian kekhawatiran muncul lebih awal apabila sektor ini kelak diberikan pada Pertamina dan terjadi penggabungan kembali sektor upstream (hulu) dan downstream (hilir) menjadi berabahaya ketika menjadi satu bodi dan terjadi Monopoli pada industri ini.

Menurut seorang ekonom bernama Frank Fisher, kekuatan monopoli adalah kemampuan suatu perusahaan untuk bertindak tanpa adanya hambatan seperti menaikkan harga atau menurunkan kualitas. Jadi perusahaan monopoli adalah perusahaan yang tidak memiliki pesaing dalam pasar atau sangat mendominasi pasar sehingga segala perilaku pesaing tidak terlalu berpengaruh.

Melihat kekhawatiran ini saya beranggapan tidak selamanya monopoli itu negatif, baik atau buruknya monopoli dapat dilihat dari tujuan dan itikad yang dimiliki entitas, serta melihat juga kompetensi yang dimiliki entitas. Monopoli yang buruk ketika terjadi penguasaan apabila dalam suatu pasar terdapat perusahaan monopoli yang kemudian perusahaan tersebut beritikad buruk melakukan tindakan yang merugikan seperti mencaplok atau menghalang-halangi gerakan perusahaan lawan untuk menguasai pangsa pasar atau mengeluarkan kebijakan yang merugikan konsumen seperti menaikkan harga produk tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas dan kinerja dari perusahaan tersebut, maka hal ini tentu termasuk dampak negatif. Lalu bagaimanakah bila sektor migas ini dimonopoli kembali oleh Pertamina? Saya melihat bisa saja hal ini terjadi dan merupakan monopoli yang tidak dilarang karena selama ini Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dimandatkan untuk mengelola sumber daya migas terlebih saat ini Pertamina memiliki visi sebagai Energy Holding Company, monopoli yang dilakukan Pertamina ini merupakan bentuk Monopoli by Law yakni Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dari kompetensi dan kinerja dalam satu dekade terkahir ini Pertamina menunjukkan tren positif Pertamina yang sibuk membenahi diri berbagai segi, seperti Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) yang menunjukkan kearah yang lebih baik (Good Corporate Governance) yang meliputi prinsip tranparancy (keterbukaan), acountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kesetaraan dan kewajaran), hal ini bisa menjadi stock bekal Pertamina bila pemerintah mengembalikan dwifungsinya sebagai regulator dan operator migas tentunya dengan diiringi komitmen kepada bangsa dan negara.

Duopoli demi meningkatkan kompetitif

Dengan adanya kekhawatiran terhadap monopoli tersebut munculah alternatif lain dengan membentuk dua atau lebih pemain yang bermain pada sektor migas ini atau yang dinamakan dengan duopoli. Pasar duopoli adalah struktur pasar dimana penawaran suatu barang hanya di kuasai oleh dua perusahaan. Duopoli dapat pula diartikan sebagai oligopoli yang terbit pada dua perusahaan yang menguasai seluruh penawaran satu jenis barang tertentu. Namun dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang. Maka dari itu duopoli dipilih sebagai alternatif. Teknisnya negara membentuk dua pemain besar yang berkecimpung di sektor ini yang keduanya harus merupakan BUMN seperti yang pernah terjadi pada industri telekomunikasi kita (Telkom dan Indosat), hal ini dipilih untuk lebih mengkompetitifkan persaingan pada industri migas sehingga menutupi kelemahan pada pasar monopoli. Harapan selanjutnya ketika dimunculkan dua perusahaan yang sama-sama merupakan BUMN, perusahaan yang sudah ada dan perusahan baru itu benar harus independen, kompetitif dan tidak saling memberikan informasi satu sama lain dan keduanya harus mementingkan kepentingan nasional.

Benang Merah

Baik monopoli maupun duopoli memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing. Mengembalikan keseluruhan sektor migas kepada Pertamina itu hal yang tidak dilarang, dengan syarat Pertamina harus berkomitmen kepada bangsa dan negara dan mengerjakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya. Kelemahan monopoli salah satunya adalah faktor harga yang dikendalikan oleh market leader, hal ini tidak berlaku bagi perusahaan migas BUMN seperti Pertamina karena adanya intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dan adanya pengaruh dari harga minyak dunia.  Monopoli yang baik tergantung dari itikad baik entitas yang berperan didalamnya. Monopoli tidak sertamerta negatif manakala monopoli itu dijalankan sesuai aturan dan monopoli juga bisa bersifat kompetitif, efisien dan produktif apalagi ditengah era globalisasi dan perdagangan dunia saat ini, dimana semua orang berlomba-lomba untuk jadi lebih baik dan dapat bersaing begitupun dengan perusahaan di industri migas yang memonopoli migas disebuah wilayah (negara) tapi harus mampu bersaing dengan perusahaan di wilayah lain, selain itu harus ada restrukturisasi di dalam tubuh organisasi perusahaan, hal ini wajib untuk dilakukan Pertamina bila mereka diamanatkan untuk kembali memerankan fungsi gandanya tersebut, hal ini juga sekaligus mengakselerasi ekspansi industri migas. Monopoli demi kedaulatan sumber daya alam itu tidak disalahkan dan memanfaatkannya untuk hajat hidup orang banyak itu tujuannya. Maka dari itu semua elemen masyarakat harus senantiasa turut serta dalam mengawasi industri strategis ini.

Bagaimana bila dengan adanya dua atau lebih pemain besar dalam industri migas ini?, investasi yang dikeluarkan untuk pasar duopoli juga tidak sedikit, investasi sangat besar untuk memasuki pasar karena adanya suatu skala ekonomi. Semakin sedikit pemain yang bermain dalam pasar semakin sedikit pula biaya yang harus dikeluarkan hal ini akan menyebabkan inefisiensi, selain itu apabila terjadi duopoli dalam sektor migas akan adanya masalah yang muncul masalah yakni adanya kolusi dan belum tentu pula dengan menggunakan duopoli atau oligopoli dalam industri migas ini persaingan industri migas bisa lebih kompetitif, karena yang bermain dalam pasar persaingan sempurna saja pun belum tentu memiliki persaingan yang kompetitif, persaingan pada duopoli industri migas bisa terasa tidak bermanfaat.

Ataukah pemerintah memiliki opsi lain untuk mengganti kekosongan yang ditinggalkan oleh BP Migas, percayakan semuanya pada pemerintah dan masyarakat pun sudah seharusnya ikut berpartisipasi meneropong industri migas kita.

Dari pemaparan tersebut urgensinya adalah rakyat tak perlu khawatir apapun yang terjadi dalam kasus pasca pembekuan BP Migas sebagai otoritas yang berwenang untuk mengawasi sektor migas, pemerintah juga harus bertindak cepat untuk mancari solusi terbaik dan senantiasa harus mengontrol sektor migas ini bersama – sama dengan stakeholders terutama kementerian terkait, badan usaha terkait dan seluruh element masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan aset strategis negara yang harus diberdayakan oleh negara melalui kebijakan yang dapat mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas serta produktifitas industri migas yang harus dimiliki untuk kedaulatan sumber daya alam dan demi kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia.

Lingkungan dan Kebijakan

11 Nov

Panas dan gerah yang saya rasakan beberapa bulan terakhir ini, memunculkan pertanyaan dalam benak saya, apa yang terjadi pada lingkungan kita? pada bumi kita?

Lingkungan merupakan sesuatu yang ada disekitar kita yang mempengaruhi kita. Sedangkan menurut wikipedia lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanahairenergi suryamineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Perubahan iklim dan biodiversitas IPCC (2001) peningkatan suhu rata – rata temperatur global meningkat 1 derajat celcius pada dekade terakhir dan diperkirakan naik 1,4 hingga 5,8 derajat celcius satu dekade kedepan.

Fakta dan dampak perubahan iklim yakni :

  1. Temperatur meningkat
  2. Permukaan air laut meningkat
  3. Memperngaruhi keanekaragaman hayati dan energi, hingga ada yang namanya “STAY, MOVE – DIE OUT” Diam bergerak atau mati.

Kebijakan lingkungan dalam tata dunia global merupakan yang menjadi perhatian dan isu di berbagai belahan dunia saat ini. Globalisasi dimana batas – batas negara menjadi kabur yang di dorong oleh tekhnologi dan transaksi antar negara menjadi mudah dan cepat Pengaruh negatif dari globalisasi dapat juga kitarasakan terhadap lingkungan alam dan kesehatan. Saat ini telah dibentuk berbagai komisi di berbagai belahan dunia yang menyoroti isu lingkungan.Di Indonesia sendiri  mimimnya anggaran untuk lingkungan anggaran untuk lingkungan semestinya 2,5% dari total APBN dan mesti dibelanjakan secara tepat untuk kepentingan lingkungan. Lebih dari itu Indonesia telah ada Kementrian Lingkungan Hidup dan berbagai seperangkat undang – undang mengenai lingkungan hidup baik untuk perorangan maupun lembaga/entitas seperti yang diatur dalam pasal 41-48 UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tetapi yang menjadi pertanyaan hal itu sudah sejauh mana? Pemerintah sepertinya setengah-setengah dalam menyikapi isu lingkungan, isu lingkungan dianggap tidak terlalu memberikan profit dan kurang menggairahkan bagi para pembuat kebijakan di negeri ini. Saya menyoroti isu lingkungan yang ada disini baru sampai pada tahap aktualisasi belum pada tahap implementasi. Menurut BAPENAS : Lingkungan Hidup belum menjadi prioritas. Isu lingkungan yang lagi rising ini seharusnya menjadi dorongan bagi kita bangsa dan negara Indonesia untuk lebih melestarikan biodiversitas agar kelak kita bisa mewarisinya kepada anak cucu kita, ada apa dengan biodiversitas Indonesia?

  1. Indonesia sebagai biodiversitas hotspot
  2. Kaya juga akan spesies endemic
  3. Kehilangan KEHATI Indonesia sampai pada level kritis
  4. KEHATI Indonesia tersebar di 17.000 pulau
  5. Lingkungan alam kehati menyediakan layanan yang sangat tinggi bagi ekonomi.

Bagi pecinta film tentunya pernah mendengar atau tahu film fiksi “The Butterfly Effect” di film ini kita di ekspose untuk mengetahui bahwasanya kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil dapat menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian, hal ini menjadi latar belakang dan pesan utama pada film ini. ini yang disebut “Teori Chaos”

Bagaimana kepakan sayap kupu-kupu bisa menimbulkan bencana? Apa korelasinya?
Menurut saya analoginya seperti ini : ketika habitat kupu-kupu (hutan, pohon dsb) dirusak dan kupu-kupu kehilangan tempat tinggalnya lalu mereka ber-eksodus berterbangan kesana-kemari mencari tempat yang nyaman, karena habitatnya dirusak ini yang menjadi penyebab bencana.
Fenomena ini juga dikenal sebagai sistem yang ketergantungannya sangat peka terhadap kondisi awal. Hanya sedikit perubahan pada kondisi awal, dapat mengubah secara drastis kelakuan sistem pada jangka panjang. Inilah yang menjadi contoh yang dapat kita pelajari dalam film ini mengenai lingkungan kita.
Lingkungan juga menempatkan kita pada isu pelestarian sumber daya alam yang tentunya ini akan bermanfaat pada keberlanjutan energi dan kesinambungan sumber daya alam Indonesia yang pasti memiliki nilai dan prestice tinggi. Bukan hanya itu isu lingkungan akan menjadi perhatian besar bagi para pelaku bisnis dan investasi di dunia seperti WTO (World Trade Organization) meski tidak secara khusus membahas soal lingkungan hidup, regulasi dalam WTO tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu alat dalam mengatasi pemanasan global terlebih di dunia bisnis saat ini dikenal CSR dan ISO 26000.
Lalu apa yang harus dilakukan kita?

Kita harus melakukan mitigasi : meminimalisir efek dari perubahan iklim dan sebagainya yang berdampak buruk bagi kehidupan. Hal ini juga sesuai pada prinsip hidup di Indonesia khususnya Jawa yakni Urip Iku Urup (Hidup itu Nyala, Hidup itu hendaknya memberi manfaat), Kita hidup harus memberi manfaat kepada sesama ciptaan tuhan termasuk kepada lingkungan hidup.

Untuk Pemerintah dan masyarakat menyediakan dan mamanfaatkan “pressure room”, dimana menempatkan isu lingkungan menjadi isu utama atau prioritas. Contoh kongkritnya kita mesti melakukan berbagai hal yang mencegah/meminimalisir kerusakan lingkungan seperti: membuang sampah dan mengolahnya secara tepat, menanam pohon, menggunakan produk ramah lingkungan, penegakkan hukum bagi para perusak lingkungan dan sebagainya yang harus dijadikan jiwa bagi setiap insan yang tentunya memiliki tanggung jawab tersebut.